POTONG 50% KUOTA HAJI? BERIKUT PENJELASANNYA!
ALASAN PEMOTONGAN 50% KUOTA HAJI INDONESIA
Arab Saudi berwacana memangkas kuota haji Indonesia sebanyak 50 persen. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengungkap alasannya.
"Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk," ujar Dahnil saat konferensi pers di kantor BP Haji, Jl. Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Dahnil menilai pernyataan itu disampaikan oleh pejabat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada Kepala BP Haji sebagai bentuk peringatan keras. Wacana pengurangan kuota jemaah hingga setengahnya pun mengemuka sebagai bentuk 'warning' agar Indonesia bisa berbenah.
"Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini," katanya.
Meski belum menjadi keputusan final, Dahnil menyebut wacana pemangkasan kuota ini cukup serius karena sudah mulai dibahas di level internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Langkah tersebut, kata dia, dimaksudkan agar kekacauan serupa tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya.
Salah satu masalah yang disinyalir menjadi wacana Arab Saudi ingin memangkas kuota jemaah haji hingga setengah adalah data kesehatan jemaah haji Indonesia yang dinilai tidak transparan. Mereka marah karena Indonesia memberangkatkan jemaah haji yang tidak sehat.
"Mereka protes ke kami pada saat itu kepada Pak Kepala 'kenapa anda kirim jemaah haji yang sudah mau meninggal dan itu menjadi masalah buat kami di dalam negeri'. Kementerian Haji menyampaikan hal tersebut," tutur Dahnil.
"Kenapa? Karena banyak yang sebenarnya secara istitha'ah, istitha'ah itu kemampuan secara kesehatan itu tidak layak dan ini harus menjadi evaluasi serius kami ke depan," lanjutnya.
"Dan pemerintah Saudi Arabia mengklarifikasi tidak ada pernyataan dari kerajaan Saudi Arabia kepada pihak Kementerian Agama bahwasannya mereka minta maaf. Karena ada berita berseliweran yang teman-teman tulis, itu saya tidak tahu, pernyataan Pak Menteri Agama menyatakan bahwasannya pemerintah Saudi Arabia meminta maaf terkait kekacauan penyelenggaraan haji," tukas Dahnil.
PEMOTONGAN KUOTA HAJI DIPASTIKAN DIBATALKAN
Kabar soal wacana Arab Saudi memangkas kuota haji Indonesia hingga 50 persen akhirnya dipastikan batal. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Dahnil Anzar Simanjuntak.
Menurut Dahnil, wacana pemangkasan itu memang sempat mencuat karena pihak Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menilai pengelolaan haji Indonesia 2025 semrawut. Namun, kondisi itu berubah setelah muncul sinyal perbaikan dari pemerintah Indonesia melalui pembentukan badan khusus penyelenggara haji setingkat kementerian oleh Presiden Prabowo.
"Karena tahun depan pengelolaan haji tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden membentuk badan setingkat kementerian, maka pemerintah Saudi menyatakan ada harapan dengan manajemen baru itu," kata Dahnil dalam konferensi pers di kantor BP Haji, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Menurutnya, kepercayaan dari Saudi ini membuat wacana pemotongan kuota tidak lagi dikembangkan. Justru sebaliknya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan signifikan dalam tata kelola haji.
"Jangan sampai nanti berkembang berita seolah-olah pemerintah Saudi sudah pasti potong kuota haji Indonesia tahun 2026. Bukan seperti itu. Itu hanya wacana yang muncul sebagai bentuk warning karena kondisi tahun ini," tegasnya.
Dahnil juga mengungkapkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memberikan sinyal positif dan siap bekerja sama erat dengan Badan Penyelenggara Haji mulai dari tahap awal persiapan.
"Mereka menyampaikan lagi, nggak usah khawatir. Karena mereka percaya Presiden sudah bentuk manajemen baru. Harapannya ini jadi titik awal perbaikan," lanjutnya.
Sebagai bagian dari komitmen bersama, Kementerian Haji Arab Saudi dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia pada Juli mendatang untuk membahas teknis persiapan haji 2026 secara lebih mendetail. Salah satu poin penting adalah asistensi langsung dari Kementerian Haji yang akan menyatu dalam proses perencanaan bersama BP Haji Indonesia.
"Nanti akan ada asistensi yang melekat dari Kementerian Haji. Tujuannya agar kejadian yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun sebelumnya tidak terulang," jelas Dahnil.
Dahnil menegaskan, masyarakat tak perlu khawatir soal isu pengurangan kuota. Justru, dengan model kerja sama baru ini, pemerintah berharap ada penambahan kuota di masa depan.
"Yang jelas, masyarakat tidak perlu khawatir. Kita optimis tahun 2026 akan ada banyak perubahan positif, bahkan semoga ada penambahan kuota," tutupnya.
