Kemenag Pastikan Pelayanan Haji 2025 Tak Ada Monopoli
​KBRN, Jakarta: Kementerian Agama memastikan tidak ada monopoli dalam pelayanan jemaah haji oleh perusahaan atau syarikah dari Arab Saudi. Jaminan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Hilman Latief.
Hilman menjelaskan, penentuan delapan syarikah (perusahaan) dari Arab Saudi yang melayani jemaah haji Indonesia. Meskipun tahun ini merupakan pelaksanaan perdana Indonesia menggandeng lebih dari satu syarikah.
"Kita melakukan seleksi, ada lebih dari 25 perusahaan datang ke kita. Hasilnya delapan perusahaan yang lolos seleksi," ujarnya, Senin (19/5/2025).
Hilman menuturkan, pihaknya menyeleksi syarikah dari mulai pengalaman, kapasitas, rekam jejak dari negara yang dilayani sebelumnya hingga keunggulan yang diberikan. Sistem penentuan syarikah terbuka tak ada monopoli.
"Kita seleksi persyaratannya, pengalamannya, kapasitasnya, kapasitas pegawainya, kapasitas layanannya. Sebelum kita pernah melayani berapa ribu orang, negara mana saja, hasilnya mana saja, keunggulannya apa, dan lain-lain," ucapnya.
"Ini kan tahu ya, ketika kemarin semangatnya pemberitaan baru inikan juga lebih terbuka. Tidak ada monopoli," kata Hilman.
Ia menyebut, keputusan lebih dari satu syarikah untuk melayani jemaah haji Indonesia bukan anjuran dari Arab Saudi. Namun, hal ini diputuskan dari berbagai pertimbangan, salah satunya berdasarkan layanan hingga harga yang lebih kompetitif.
"Tidak dianjurkan (lebih dari satu, red). Tetapi, ketika kami komunikasikan, bagaimana dengan ini, kalau anda menghendaki, kita apa-apa, silakan," kata Hilman.
Ia menekankan bahwa mekanismenya lebih kompetitif. Sebab, dari segi biaya, orang menawarkan layanannya yang maksimal.
"Jadi banyak pertimbangan sebetulnya di situ, bukan sekedar kita jadi lebih banyak syarikahnya. Tapi, kita ingin lebih kompetitif, lebih melihat layanannya yang bisa lebih baik dan sebagainya," ujar Hilman.
Ia menjelaskan bahwa Kementerian Agama bertanggung jawab untuk menyediakan makan, hotel, hingga transportasi bagi jemaah haji. Namun, untuk pergerakan jemaah selama beribadah pemerintah Arab Saudi yang menunjuk perusahaan penyedia layanan.
"Orang Indonesia itu, petugas kita menjaga, menjaga agar tenang, agar aman. Tapi semuanya itu di bawah tanggung jawab perusahaan yang ditunjuk, dari berangkat, keluar pesawat, sampai ke puncak haji, sampai pulangnya nanti," ucapnya.
Diketahui, sejak tahun 2022, Arab Saudi mulai memberlakukan kebijakan baru dalam layanan haji. Yaitu, mengubah sistem layanan berbasis wilayah menjadi berbasis perusahaan penyedia layanan atau syarikah.
Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah pengendalian di lapangan, memperjelas koordinasi, serta mempercepat respons terhadap kebutuhan jemaah. Delapan syarikah ditunjuk diantaranya Al Bait Guests, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Al Rifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad.
