Mengenal Gus Irfan, Pemimpin Kementrian Haji & Umrah !
Sebelumnya penyelenggaraan haji berada di bawah Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal. Pada 22 Oktober 2024, dibentuk Badan Penyelenggara Haji yang dipimpin Gus Irfan sebagai kepala. DPR lalu mengesahkan revisi UU Haji dan Umrah yang memungkinkan pembentukan kementerian baru dan mengubah status BP Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah pada 8 September 2025.
Gus Irfan lahir di Jombang, 24 Juni 1962 (beberapa sumber menyebut April, tapi Wiki mengonfirmasi Juni). Ia adalah cucu pendiri NU KH Hasyim Asy’ari, sosok sentral dalam Islam dan pesantren di Indonesia.Pendidikan formalnya berlangsung di SMPP Jombang (lulus 1981) dan kemudian S1 (1985) serta S2 (2002) di Universitas Brawijaya, serta PhD Manajemen Pendidikan Islam dari UIN Malang (selesai Februari 2025). Aktif sejak 1989 sebagai Sekretaris Umum Pesantren Tebuireng, menjadi Komisaris Utama PT BPR Tebuireng (1996–2016), serta pengasuh Pesantren Al-Farros sejak 2006. Ia juga pernah jadi Wakil Ketua LPNU dan pengurus RMI NU Jatim. Sempat berkecimpung di dunia politik, menjadi kader Partai Gerindra menjadi juru bicara Prabowo–Sandiaga (2019), terpilih sebagai Anggota DPR RI Dapil Jatim VIII (77.433 suara) pada 2024—karier parlemen hanya bertahan sekitar tiga minggu karena kemudian dilantik sebagai Kepala BP Haji (22 Oktober 2024).
Transformasi badan menjadi kementerian membutuhkan figur yang punya pemahaman mendalam tentang pesantren, birokrasi, dan politik. Gus Irfan memenuhi tiga kriteria penting, yakni latar agama dan pesantren, pengalaman organisasional, serta kemampuan politis dan birokratik.
Sebagai pemimpin kementerian baru, Gus Irfan menghadapi sejumlah tugas krusial:
-
Penyelenggaraan Haji 2026
Pertama kali di bawah kementerian baru. Harus menjaga pelayanan optimal meski sebagian besar proses sudah lewat tangan BP Haji sebelum berubah status.
-
Menjawab kebijakan Arab Saudi
Seperti belum diumumkannya kuota haji 2026—Indonesia diminta menyiapkan berdasarkan perhitungan tahun lalu (kuota 221.000 jemaah: 203.320 reguler, 17.680 khusus).
-
Menyesuaikan timeline
Arab Saudi mempercepat kontrak layanan mulai Agustus 2025 dan membuka penerimaan visa hingga 1 Syawal. Pemerintah Indonesia memanfaatkan dana Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai setoran awal.
-
Implementasi layanan one-stop dan modernisasi
Integrasi seluruh layanan haji dan umrah di bawah satu kementerian mencakup fasilitas, teknologi, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan jemaah.
